Media Berita Harian

Kemenkeu Pastikan Dana Talangan BPJS Kesehatan Cair Senin Pekan Depan Kementerian Keuangan memastikan pada Senin, 24 September 2018 mendatang, dana talangan untuk BPJS Kesehatan akan dicairkan. Total pencairan dana tersebut sebesar Rp4,9 triliun yang berasal dari APBN 2018. Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, menjelaskan, pencairan dana tersebut dipastikan akan langsung diberikan sejumlah nominal yang diminta BPJS Kesehatan, tanpa ada pencairan secara bertahap. Sementara itu, untuk landasan hukum pencairan dana tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dipastikannya sudah rampung pada hari ini. “Insya Allah Senin, yang Rp4,9 triliun itu. Langsung senilai itu, enggak bertahap. Sesuai dengan permintaan dari BPJS. Itu kan ada peruntukannya semuanya. PMK 113 sudah proses administrasi dan Insya Allah semua administrasi selesai hari ini da...

Menteri Susi Tegaskan Penenggelaman Kapal Asing Akan Tetap Dilakukan Kementerian Perikanan dan Kelautan hingga Agustus 2018 sudah menenggelamkan sebanyak 488 kapal asing lantaran melakukan penangkapan ilegal di wilayah Indonesia. Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mengatakan, kebijakan penenggelaman kapal merupakan amanat pasal 69 ayat (4) Undang-undang Perikanan Nomor 15/2009, maka kebijakan itu akan terus dilanjutkannya. Ia juga menegaskan, penenggelaman kapal yang sudah dilakukannya selama ini tidak akan mengganggu investasi asing masuk ke dalam negeri. Karena, aturan investasi asing sudah diatur pemerintah melalui daftar negatif investasi. Daftar yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 itu memang sudah mengatur supaya asing hanya boleh masuk ke sektor pengolahan produk perikanan. Sedangkan untuk sektor perikanan tangkap hanya terbuka untuk investasi lokal. “Perikanan tangkap kan enggak boleh investasi asing, terus takut sama apa? Investa...

BUMN Dan Kemenhub Sepakat Pengelolaan Bandara Hanandjoeddin Pindah Ke AP II. PT Angkasa Pura II (AP II) bersama dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait rencana kerja sama pengalihan pengelolaan Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin di Kepulauan Bangka Belitung. Penandatanganan MoU tersebut dilakukan President Director Angkasa Pura II  Muhammad Awaluddin dan Plt Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Praminto Hadi. Adapun penandatanganan MoU ini merupakan langkah awal bagi seluruh pihak dalam bekerja sama guna mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang di Bangka Belitung. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong pengembangkan beberapa infrastruktur penunjang KEK di sektor pariwisata ini. Awaluddin mengatakan, sesuai pertemuan BUMN dan Kemenhub sepakat untuk pengelolaan Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin ke AP...

2019, Sebanyak 8 Juta UMKM Bakal Bertransaksi Secara Online Pada 2019, pemerintah menargetkan 8 juta usaha mikro kecil dan menengah(UMKM) di Indonesia melakukan perdagangan secara online. Berbagai upaya percepatan terus dilakukan agar pelaku usaha dalam negeri menjadi pemain utama. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pemberdayaan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Slamet Santoso mengatakan, pihaknya mendorong semua sektor ekonomi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau bertransaksi secara online. Langkah tersebut dinilai akan memberi nilai tambah bagi para pelaku usaha. “Pemanfaatan TIK bisa membantu meningkatkan akses pasar, menambah pendapatan, dan ekspansi. Bahkan harapan bisa bertransaksi ke luar negeri,” kata Slamet usai menjadi pembicara pada Forum Sosialisasi Belanja dan Jualan Online di Graha Pos, Jalan Banda, Kota Bandung, Jumat (21/9/2018). Menurut Slamet, UMKM ke depan tetap menjadi andalan ekonomi nasional. Sesuai dengan roadmap pemer...

Hingga Akhir Agustus 2018, Utang Pemerintah Pusat Capai Rp4.363 T. Total utang pemerintah pusat hingga akhir Agustus 2018 mencapai Rp4.363,19 triliun. Pernyataan tersebut disampaikan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sementara pada periode yang sama tahun lalu, posisi utang pemerintah sebesar Rp3.825,79 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Luky Alfirman mengungkapkan, rasio utang pemerintah per akhir Agustus 2018 adalah 30,31% terhadap PDB. Persentase tersebut jauh di bawah batas 60% terhadap PDB yang ditentukan dalam UU Keuangan Negara. “Posisi utang per akhir Agustus 2018 RP4.363,19 triliun atau 30,31% dari PDB,” katanya di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (21/9/2018). Luky mengatakan, utang pemerintah yang mengalami kenaikan salah satunya dikarenakan penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dan memengaruhi besaran total outstanding utang untuk bulan Agustus 2018. Komposisi SBN sendiri hingga akhir Agustus 2018 mencapai 81,18% ...

Pertamina Gandeng Eni, Kembangkan Kilang Ramah Lingungan Dan Bisnis Perdagangan. Nota kesepahaman kerja sama terintegrasi ditandatangani PT Pertamina dan Eni, diantaranya di sektor hilir yaitu potensi pengembangan kilang ramah lingkungan dan peluang bisnis perdagangan, baik migas maupun produk lainnya. Penandatangan dilakukan oleh Nicke Widyawati selaku Direktur Utama Pertamina dan Giuseppe Ricci sebagai Chief Refining and Marketing Officer Eni, dan disaksikan oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, Porto Marghera, Venesia, Jumat waktu setempat.   Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati menjelaskan kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen pertamina dalam menyediakan bahan bakar ramah lingkungan sekaligus mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri untuk menciptakan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional. Adapun Pertamina menggandeng Eni lantaran keberhasilannya dalam melakukan konversi kilang konvensional menjadi bio-refinery di Porto Maghera pada...

Integrasi Tarif Tol JORR Direncanakan 29 September 2018, Ingat! PT Jasa Marga Tbk membantah mengeluarkan infografis terkait integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) yang akan diberlakukan pada 22 September 2018 pukul 00.00 WIB. AVP Corporate Communication PT Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan bahwa tanggal yang tercantum dalam infografis yang mengatasnamakan Jasa Marga tentang integrasi tarif tol JORR tidak resmi alias hoax. Menurutnya, saat ini Jasa Marga bersama dengan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pengelola ruas JORR lainnya masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR). “Dapat kami informasikan bahwa pemberlakuan integrasi JORR paling lambat akhir September 2018,” jelas Dwimawan, dalam keterangan tertulisnya, Jumat 21 September 2018.   Dwimawan melanjutkan, untuk itu kepastian terhadap tanggal pemberlakuan akan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan tanggal kepastian itu aka...

Mampukah Jeruk Indonesia Jadi Kompetitor Jeruk Impor? Salah satu komoditas buah yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan memiliki potensi pasar yang bagus adalah jeruk, khususnya jeruk berwarna kuning. Permintaan akan jeruk sangat tinggi khususnya pasar di kota-kota besar. Tetapi sampai saat ini, pasokan jeruk nasional belum mampu memenuhi kebutuhan. Berdasarkan data produksi jeruk khususnya Siam atau Keprok, dari tahun ke tahun produksinya menunjukkan tren positif dengan besaran volume mencapai 2.165.184 ton pada tahun 2017. Ini meningkat 44,50 % jika dibandingkan 5 tahun silam atau tahun 2012 dengan volume 1.498.394 ton. “Program pengembangan kawasan dengan ekstensifikasi luas areal pertanaman kawasan jeruk memberikan stimulasi peningkatan produksi yang signifikan”, ucap Sarwo Edhy, Direktur Buah dan Florikultura dalam keterangannya, Jumat (21/9/2018). Pengembangan jeruk nasional ke depan diharapkan mampu memecahkan permasalahan-permasalahan agribisnis jeruk. Di antaranya ma...

Menteri Susi Mengaku Malu, Akui Pajak Sektor Perikanan Masih Rendah. Neraca perdagangan di sektor perikanan pada kuartal I-2018 mencapai surplus sebesar USD1 miliar atau ekuivalen Rp14,2 triliun. Tetapi, penerimaan pajak dari sektor perikanan justru masih rendah. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku malu akan hal ini. “Terus terang kami malu. Sudah berprestasi seperti itu, ternyata postur pajak sektor perikanan masih di bawah 1%, makanya kami ingin bekerja sama dengan Kementerian Keuangan,” ujar Susi di Jakarta, Jumat (21/9/2018). Selain dari ukuran rasio pajak, Susi mengatakan rendahnya kepatuhan pengusaha perikanan juga terlihat dari hasil analisa Direktorat Jenderal Pajak. Menurutnya, DJP pada periode 2013-2016 telah menganalisa potensi pajak atas penghasilan yang telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. “Hasilnya, dalam periode tersebut terdapat perkiraan potensi Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp20,58 miliar atas penghasilan ...